Home13 Oktober, 2021
03 Oktober, 2021
23 Agustus, 2021
Taliban Menang, Cina Ingin Segera Berdagang
Taliban Menang, Cina Ingin Segera Berdagang
Seorang anggota Taliban terlihat saat dia berdiri di kota Ghazni, Afghanistan, Sabtu (14/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/HP/sa.
Oleh: Sekar Kinasih - 21 Agustus 2021
Cina cepat mengubah kebijakan di Afghanistan. Mereka ingin bisnis segera berjalan, sembari mendesak Taliban pasang mata terhadap kelompok ekstrem.
tirto.id - Afghanistan kembali jatuh ke pangkuan Taliban. Kelompok militan Islamis ini hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk menguasai 26 dari 34 ibu kota provinsi dan berhasil berlenggang masuk istana presiden di Kabul, Minggu 15 Agustus 2021, tak lama setelah Presiden Ashraf Ghani kabur ke luar negeri. Kemampuan mereka bergerak cepat tak disangka siapa pun. Intelijen Amerika Serikat (AS) bahkan sebelumnya memperkirakan butuh waktu tiga bulan bagi Taliban mengambil alih seluruh negeri.
Seiring ini semua terjadi, rakyat menyemut di bandara Kabul mencoba menyelamatkan diri--meski tak tahu hendak ke mana. Mereka takut Taliban bakal kembali menggerus hak-hak sipil, terutama kaum perempuan, sebagaimana pernah terjadi saat berkuasa pada 1996-2001.
Kemenangan Taliban ditanggapi beragam oleh para pemimpin negara dunia. Respons AS barangkali paling disorot karena manuver Taliban ini terjadi ketika militer perlahan pergi setelah berada di sana selama 20 tahun atas nama “perang terhadap teror” pascatragedi 9/11 (rezim Taliban dianggap melindungi pelaku teror, Al-Qaeda). Media besar seperti The Economist dan Washington Post menilai pemerintah AS gagal mempersiapkan strategi yang matang sebelum menarik pasukan. Karenanya mereka juga dianggap turut bertanggung jawab terhadap krisis yang terjadi.
Presiden AS Joe Biden mengatakan kembalinya Taliban membuktikan bahwa pemerintah Afghanistan dan pasukannya—yang dilatih dan dimodali oleh AS dan NATO selama dua—sudah gagal.
Meski begitu dia bersikeras penarikan pasukan adalah keputusan tepat, terlepas implementasinya “sulit dan berantakan.”
Sejumlah tokoh Uni Eropa seperti Presiden Parlemen Eropa David Sassoli dan
politikus Partai Hijau Jerman Sven Giegold menyerukan pentingnya memberikan perlindungan kepada pengungsi Afghanistan.
Namun negara yang selama ini menjadi pintu masuk imigran seperti Yunani khawatir bakal kewalahan. “Kami tidak bisa membiarkan jutaan orang meninggalkan Afghanistan dan datang ke Uni Eropa… dan pastinya tidak melalui Yunani,” ujar Menteri Migrasi Notis Mitarachi.
Di Timur Tengah, Arab Saudi berharap Taliban tetap melindungi rakyat sesuai prinsip Islam, sementara Qatar menyerukan transisi yang damai. Turki tidak terlalu mengkhawatirkan Taliban, bahkan Presiden Recep Erdoğan berkata Juli silam bahwa Taliban seharusnya merasa nyaman berdiskusi dengan Ankara karena “Turki tidak memiliki apa pun yang bertentangan dengan kepercayaan mereka.”
Sementara Rusia, yang secara geopolitik berseberangan dengan AS, menilai positif kehadiran Taliban.Duta Besar Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zhirnov menganggap
situasi di Kabul “lebih baik” di bawah Taliban dibanding masa Presiden Ghani.
Senada, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menganggap Kabul jadi “stabil” karena Taliban mulai “memulihkan ketertiban umum.”
Terlepas dari itu, Rusia masih menimbang tindak tanduk Taliban sebelum mengakuinya sebagai pemerintah Afghanistan yang sah.
Baca juga: Keok! 20 Tahun AS Buang-Buang Tenaga, Waktu, & Duit di Afghanistan Cina Cepat Ambil Peluang Dari semua tanggapan tersebut, mungkin Cina-lah yang justru tampak paling bersemangat sekaligus siap.
Dua pekan sebelum Kabul dikuasai Taliban, Menlu Cina Wang Yi sudah menyambut petinggi Taliban, Abdul Ghani Baradar, dalam pertemuan di Tianjin, kota pelabuhan dekat Beijing. Melansir situs resmi Kementerian Luar Negeri Cina, Taliban ingin pemerintah Cina “lebih terlibat” dalam proses rekonsiliasi, rekonstruksi, dan pembangunan ekonomi di Afghanistan. Taliban juga dilaporkan akan berusaha menciptakan iklim yang ramah investasi.
Taliban juga berjanji tidak akan membiarkan pihak mana pun memanfaatkan Afghanistan sebagai basis untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara tetangga termasuk Cina. Komitmen serupa sudah Taliban utarakan kepada Moskow beberapa pekan sebelumnya.
Wang Yi berharap Taliban betul-betul tegas meredam gerakan teroris di Afghanistan, tak terkecuali organisasi yang didirikan oleh militan Uighur: East Turkestan Islamic Movement (ETIM).
Dewan Keamanan PBB memasukkan ETIM dalam daftar grup teroris sejak 2002, namun pemerintah AS di bawah administrasi Donald Trump mencabutnya tahun lalu.
Keseriusan Cina menjalin relasi ditekankan kembali setelah Taliban menguasai Kabul.
“Cina menghormati hak rakyat Afghanistan untuk menentukan takdirnya sendiri dan bersedia untuk terus mengembangkan hubungan persahabatan yang ramah dan kooperatif dengan Afghanistan serta memainkan peran konstruktif dalam perdamaian dan rekonstruksi Afghanistan,” ujar Juru Bicara Kemenlu Cina, Hua Chunying, Senin (16/8/2021).
Satu hari kemudian, media corong pemerintah Global Times merilis berita tentang sejumlah bisnis milik perusahaan Cina di Afghanistan yang mangkrak karena ketidakstabilan politik, misalnya BUMN China Metallurgical Group Corporation atau MCC Group.
Pada November 2007, perusahaan memenangkan tender hak tambang di Mes Aynak selama 30 tahun meski belum dapat beroperasi.
Situs ini, yang letaknya hanya 35 km dari Kabul, diperkirakan menyimpan 5,5 juta ton cadangan tembaga.
Seorang narasumber dari MCC Group menyampaikan kepada Global Times bahwa mereka mempertimbangkan untuk segera memulai lagi proyek “setelah situasi stabil dan ada pengakuan internasional termasuk pengakuan dari pemerintah Cina terhadap rezim Taliban.”
Meskipun hambatan proyek MCC Group kerap dikaitkan dengan konflik bersenjata antara Taliban dan tentara nasional Afghanistan, analis kebijakan energi Mohsin Amin pada 2017 lalu berpendapat proyek tersendat lebih karena Cina dan administrasi Ashraf Ghani belum mencapai kata sepakat terkait poin-poin perubahan di dalam kontrak.
Masih melansir Global Times, proyek besar dari BUMN Cina lain, Petrochina, meliputi kontrak 25 tahun senilai 400 juta dolar AS (sekitar Rp5,7 triliun) untuk mengembangkan ladang minyak di Faryab dan Sar-e Pol. Meski tendernya dimenangkan pada 2011, proyek ini dilaporkan tersendat sampai hari ini.
Tahun itu, staf pemerintah Afghanistan menyampaikan kepada Reuters bahwa pemasukan negara dari proyek tersebut diperkirakan bisa mencapai 7 miliar dolar AS (sekitar Rp100 triliun) apabila harga minyak stabil di kisaran 100 dolar AS selama dua dekade ke depan dan cadangan minyak mencapai 87 juta barel sesuai perkiraan. Ada pula proyek pembangkit listrik batu bara—juga senilai 400 dolar AS—yang baru disepakati pada Mei lalu.
Dapat menghasilkan listrik sebesar 300 megawatt, proyek ini diharapkan akan meningkatkan sumber daya listrik sampai 50 persen. Namun, sekali lagi, persiapannya kurang mulus akibat ketidakstabilan politik. Selain proyek belum difinalisasi, sejumlah pekerja Cina dikabarkan sudah pulang kampung.
Baca juga: Benny Moerdani & Bantuan AK-47 untuk Mujahidin Afghanistan Langkah Cina yang bergegas membuka babak baru dalam kerja sama strategis dengan Taliban, seperti bisa diduga, ditanggapi dengan waspada, salah satunya oleh Shamaila Khan, direktur bidang strategi Emerging Markets Debt dari AllianceBernstein, perusahaan pengelola aset keuangan yang bermarkas di New York.
Menurut Khan, komunitas internasional perlu memberikan tekanan kepada Cina.
“Ini seharusnya jadi inisiatif internasional untuk memastikan, jika ada negara yang setuju mengeksploitasi mineral [di Afghanistan] atas nama Taliban, mereka hanya bisa melakukannya dalam kondisi kemanusiaan yang ketat di mana hak asasi manusia dan hak-hak perempuan dipertahankan dalam situasi tersebut,” ujar Khan kepada stasiun televisi CNBC. Negara Kaya Mineral Afghanistan memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa menghasilkan kemakmuran bagi rakyat.
Mantan diplomat Afghanistan di AS Ahmad Katawazai dalam artikel untuk The Diplomat mengatakan cadangan mineral di Afghanistan diperkirakan bernilai antara 1 sampai 3 triliun dolar AS.
Sementara The United States Geological Survey (USGS) memperkirakan Afghanistan memiliki 60 juta ton cadangan tembaga, 2,2 miliar ton bijih besi, dan 1,4 juta ton elemen bumi yang langka atau rare earth elements (REE) termasuk litium salah satu bahan baku utama alat-alat elektronik dan baterai.
Masih mengutip Katawazai, REE ini dipandang penting untuk keamanan nasional AS oleh Kongres, namun Washington disebut belum punya strategi untuk membangun industri ekstraktif di sana.
Katawazai berpendapat apabila dieksploitasi secara efektif dan disokong dengan kebijakan yang tepat, uang yang didapat dari sumber alam ini bisa menggantikan donor asing yang selama ini jadi tumpuan Afghanistan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kelak perdamaian.
Sebagai ekonom Bank Dunia, Presiden Ghani paham betul hal itu. Akan tetapi, kondisi sosial-politik yang karut-marut, dari mulai tantangan dari Taliban hingga masifnya korupsi di pemerintahan sendiri, menghambat administrasinya untuk mereformasi hukum pertambangan.
Sedikitnya ada lebih dari 2.000 situs pertambangan ilegal yang memperkaya penguasa perang lokal (warlords), milisi bersenjata, dan Taliban. Menurut laporan Kongres AS, pertambangan ilegal sudah merugikan Afghanistan sampai 300 juta dolar AS setiap tahun sejak 2001.
Bahkan, pada 2016 Global Witness memperkirakan pemasukan dari tambang ilegal yang diterima kelompok-kelompok suku di provinsi kecil Badakhshan sudah menyaingi pemasukan resmi negara dari seluruh sektor sumber daya alam.
Katawazai berharap pemerintah Afghanistan dapat bersekutu dengan AS untuk mengubah hubungan ekonomi yang awalnya berpusat di industri keamanan menjadi kerja sama strategis di sektor pertambangan mineral.
Hanya saja, mengingat situasi yang ada, harapan Katawazai mungkin akan sulit terwujud segera.
Baca juga: Berita Afghanistan Hari Ini: Asal Usul Taliban dan Situasi Terkini
AS-Cina Pernah Mesra Di balik permusuhan dan pendekatan berbeda antara Cina dan AS dalam merespons kebangkitan Taliban, kedua belah pihak sebenarnya pernah berada di satu kubu meskipun masing-masing punya motif sendiri.
Semasa Perang Dingin, Cina dan AS pernah kompak mendukung mujahidin, gerakan yang kelak mendorong kemunculan Taliban.
Hal ini terjadi tak lama setelah AS-Cina menormalisasi hubungan diplomasi, diikuti dengan invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada malam Natal 1979 untuk menyokong pemerintahan komunis di Kabul.
Selain AS dan Cina, masih ada Pakistan, Iran, dan Arab Saudi yang gencar menggelontorkan uang dan senjata untuk mendukung para mujahidin memberantas tentara Soviet.
Sokongan Cina terhadap pejuang mujahidin ini mengejutkan, tulis Bonnie Girard dalam analisis berjudul “How 1980 Laid the Groundwork for China’s Major Foreign Policy Challenges” (2018) di The Diplomat.
Pasalnya, pada 1980, kondisi sosial-ekonomi Cina masih kepayahan dampak dari kebijakan Mao Zedong. Lalu, meski revolusi ekonomi pasca-Mao—yang membuka keran pasar seperti negara-negara kapitalis—sudah dimulai, efeknya belum kelihatan.
Waktu itu AS juga menyediakan persenjataan bagi pasukan Cina untuk melawan tentara Uni Soviet maupun tentara komunis Afghanistan.
AS bahkan mengangkat Cina sebagai mitra dagang penting.
Baca juga: Mao Zedong Menyatukan Cina & Menjadikannya Negara Komunis Terbesar Kedekatan ini, menurut Girard, berakar dari hancurnya hubungan Cina dan Uni Soviet pada dekade 1950-an meski keduanya sama-sama menganut komunisme.
Selain itu ada pula faktor kegelisahan terbesar Cina dari 1980 sampai hari ini, yaitu keamanan domestik yang terancam oleh situasi di Xinjiang.
Kawasan yang sebagian besar ditinggali oleh masyarakat muslim ini sudah bikin Cina waswas karena melahirkan ETIM yang juga mereka sebut sebagai “separatis Uighur”.
Girard yakin ini adalah motif mengapa Cina pada 2018 lalu memberikan pelatihan militer untuk tentara nasional Afghanistan untuk melawan gerakan Taliban—sekilas kembali menunjukkan kekompakan Cina dengan AS dan negara-negara NATO.
Sekarang, begitu mendapati Taliban menang, Cina bergegas mengubah strategi dan pendekatan. Alih-alih memusuhi Taliban, kali ini Beijing jadi lebih pragmatis dengan merangkul mereka untuk fokus pada kerja sama strategis.
Baca juga artikel terkait TALIBAN atau tulisan menarik lainnya Sekar Kinasih
(tirto.id - Politik)
Penulis: Sekar Kinasih
Editor: Rio Apinino
Baca selengkapnya di artikel "Taliban Menang, Cina Ingin Segera Berdagang", https://tirto.id/giNJ
Disalin dari Sumber ; TIRTO.ID
Penilis Salinan; Rachmat.M.Flimban
13 Juli, 2021
INI PERNYATAAN DOKTER LOIS USAI DITANGKAP POLISI TERKAIT HOAKS COVID-19
27 Juni, 2021
Menag Terbitkan Edaran Penyelenggaraan Shalat Idul Adha 1442 H
Berita, News Menteri Agana
Menag Terbitkan Edaran Penyelenggaraan Shalat Idul Adha 1442 H, Berikut Isinya
Surabaya, NU Online Jatim
Penerapan protokol kesehatan saat Idul Adha tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama, SE. 15 Tahun 2021.
- Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid/musala, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dilaksanakan secara terbatas, paling banyak 10% dari kapasitas masjid/musala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
- Kegiatan Takbir Keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan.
- Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid/ musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid/musala.
- Shalat Hari Raya Iduladha 10 Zulhijjah 1442 H/2021 M di lapangan terbuka atau di masjid/mushala pada daerah Zona Merah dan Oranye ditiadakan;
- Shalat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1442 H/2021 M dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid/mushala hanya di daerah yang dinyatakan aman dari Covid-19 atau di luar zona merah dan oranye, berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat;
- Dalam hal Salat Hari Raya Iduladha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Shalat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun salat dan penyampaian Khutbah Idul Adha secara singkat, paling lama 15 menit.
- Jemaah Shalat Hari Raya Idul Adha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah;
- Panitia Shalat Hari Raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
- Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti Shalat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid/mushala;
- Seluruh jemaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Shalat Hari Raya IduI Adha sampai selesai;
- Setiap jemaah membawa perlengkapan salat masing-masing, seperti sajadah, mukena, dan lain-lain.
- Khatib diharuskan menggunakan masker dan faceshield pada saat menyampaikan khutbah Shalat Hari Raya Idul Adha;
- Seusai pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
- Panitia Hari Besar Islam/Panitia Salat Hari Raya Idul Adha sebelum menggelar Salat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid/mushala wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali;
- Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif Covid-19, adanya mutasi varian baru Covid-19 di suatu daerah, pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.
Sumber Artikel; Jatim.nu.or.id
Penulis; Rachmat.M.Flimban
20 Juni, 2021
‘Israel’ akan Mulai Suntik Vaksin Covid-19 Tahanan, termasuk Warga Palestina
News, Kesehatan Israil,Palestina
‘Israel’ akan Mulai Suntik Vaksin Covid-19 Tahanan, termasuk Warga Palestina
Tahanan Palestina di Penjara Israel
Hidayatullah.com–Layanan Penjara ‘Israel’ mengatakan akan mulai memvaksinasi semua orang yang dipenjara terhadap Covid-19, termasuk warga Palestina. Tindakan tersebut menyusul seruan dari kelompok hak asasi manusia, pejabat Palestina dan jaksa agung ‘Israel’, lapor Al Jazeera.
Penjajah telah memberikan setidaknya satu dosis vaksin kepada lebih dari dua juta warganya, menjadi pemimpin dunia dalam vaksinasi per kapita. Namun selain para tahanan, warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki ‘Israel’ dan Jalur Gaza yang terkepung belum mendapatkan pasokan pertama mereka.
Menteri Keamanan Publik Amir Ohana mengatakan tahanan Palestina akan menjadi yang terakhir yang diinokulasi dalam kampanye untuk memvaksinasi semua orang yang dipenjara. Jaksa Agung ‘Israel’ Avichai Mandelblit menulis kepada Ohana yang mengutuk komentar itu sebagai “tercemar dengan ilegalitas”, menurut surat kabar ‘Israel’ Ma’ariv.
Kelompok hak asasi ‘Israel’ dan global, termasuk Amnesty International, serta Organisasi Pembebasan Palestina juga telah mengeluarkan seruan publik kepada rezim Zionis untuk memvaksinasi sekitar 4.400 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara tersebut.
Menurut Klub Tahanan Palestina, sekitar 250 warga Palestina di penjara ‘Israel’ dinyatakan positif terkena virus corona.
‘Akses yang Adil’
Menteri Kesehatan Yuli Edelstein pekan lalu mengumumkan bahwa dosis vaksin pertama akan didistribusikan ke penjara dalam beberapa hari mendatang. Layanan penjara mengeluarkan pernyataan pada hari Ahad (17/01/2021) yang mengatakan, “setelah vaksinasi staf … vaksinasi tahanan akan dimulai di penjara sesuai dengan protokol medis dan operasional yang ditetapkan oleh Layanan Penjara.”
Saluran berita lokal Ma’an mengutip pengumuman layanan penjara ‘Israel’ yang mengatakan bahwa vaksin akan tersedia untuk “semua tahanan”, dan “tanpa perbedaan”. Ia menambahkan bahwa mereka yang menolak untuk menerima suntikan harus menandatangani formulir pengabaian sukarela.
Menanggapi pengumuman tersebut, juru bicara Hamas, kelompok yang mengatur Jalur Gaza, mengatakan ‘Israel’ “memiliki kewajiban untuk memberikan vaksin kepada tahanan”. Sebelumnya pada hari Ahad, Human Rights Watch (HRW) juga meminta ‘Israel’ untuk memberikan vaksinasi bagi 2,8 juta warga Palestina di Tepi Barat dan dua juta warga Palestina di Jalur Gaza.
Omar Shakir, Direktur HRW untuk Timur Tengah, secara khusus mengkritik praktik vaksinasi pemukim Yahudi di pemukiman ilegal di Tepi Barat, tetapi tidak di Palestina.
“Tidak ada yang bisa membenarkan kenyataan hari ini di beberapa bagian Tepi Barat, di mana orang-orang di satu sisi jalan menerima vaksin, sementara di sisi lain tidak, berdasarkan apakah mereka Yahudi atau Palestina,” kata Shakir. “Setiap orang di wilayah yang sama harus memiliki akses yang adil terhadap vaksin tersebut, terlepas dari etnis mereka,” tambahnya.
Pekan lalu, kementerian luar negeri Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ‘Israel’ telah “mengabaikan tugasnya sebagai kekuatan pendudukan dan melakukan diskriminasi rasial terhadap rakyat Palestina, merampas hak mereka atas perawatan kesehatan”. Otoritas Palestina (OP) mengatakan telah menandatangani kontrak dengan empat penyedia vaksin, termasuk pembuat Sputnik V, Rusia.
Pasokan juga akan datang melalui program vaksin Organisasi Kesehatan Dunia untuk negara-negara miskin dan berpenghasilan menengah. OP mengatakan pihaknya mengharapkan memiliki dosis yang cukup untuk memvaksinasi 70 persen penduduk Palestina, baik di Tepi Barat dan Gaza, dengan dosis yang diharapkan pada pertengahan Maret.*
Rep: Fida A
Editor: Insan Kamil
- Menukil dari Sumber Artikel; Hidayatullah.com
18 April, 2021
Perang Suriah: Kelompok pemberontak untuk menghadiri pembicaraan damai Astana
Diskusi, dijadwalkan 23 Januari berniat untuk membangun sebuah gencatan senjata nasional yang sebagian besar telah diadakan meskipun meningkatnya kekerasan di beberapa battlefronts dalam beberapa hari terakhir.
Mohammad Alloush, seorang tokoh terkemuka dalam kelompok Jaish al-Islam, mengatakan pada hari Senin ia akan memimpin delegasi pemberontak ke pertemuan. Dia mengatakan para pemberontak akan pembicaraan untuk "menetralkan peran kriminal" dari Iran dalam konflik Suriah.
"Semua kelompok pemberontak akan (ke Astana). Semua orang telah setuju," Alloush kepada kantor berita AFP.
"Astana adalah proses untuk mengakhiri pertumpahan darah oleh rezim dan sekutunya. Kami ingin mengakhiri rangkaian kejahatan."
Keputusan pemberontak faksi 'untuk mengirim delegasi ke pembicaraan Astana datang setelah lima hari perundingan di ibukota Turki, Ankara. The High Negosiasi Komite, blok oposisi utama Suriah, juga mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan memperluas dukungan untuk delegasi militer anti-pemerintah yang menghadiri pembicaraan.
Tapi situs berita oposisi Shaam Jaringan melaporkan pada hari Senin bahwa sejumlah kelompok pemberontak lainnya, termasuk Ahrar al-Sham, salah satu kekuatan pertempuran utama di tanah, telah memutuskan untuk menjauh dari pembicaraan mendatang.
"Pada titik waktu ini, enam tahun dalam perang ini, brigade yang berbeda masih tidak dapat berbicara dengan satu suara ketika datang ke Suriah," Al Jazeera Stefanie Dekker, melaporkan dari kamp pengungsi Nizil di Turki, kata.
Presiden Suriah Bashar al-Assad telah mengatakan pemerintahnya siap untuk menghadiri pertemuan Astana dan " membahas segala sesuatu ".
Namun, faksi-faksi yang berpartisipasi mengatakan pada hari Senin bahwa hanya masalah kemanusiaan dan gencatan senjata saat ini - dan tidak mungkin solusi politik - yang pada agenda.
Zakaria Malahifji, dari kelompok pemberontak Fastaqim, mengatakan: "Sebagian besar kelompok memutuskan untuk menghadiri Diskusi akan berada di gencatan senjata [dan] isu kemanusiaan - pengiriman bantuan, pelepasan tahanan.."
Pertemuan Astana diselenggarakan oleh Rusia dan Turki - dua negara yang telah mendukung sisi berlawanan dari konflik Suriah selama bertahun-tahun tetapi telah bekerja erat dalam beberapa pekan terakhir untuk mengakhiri pertumpahan darah.
Seorang pejabat di kelompok pemberontak Tentara Suriah Bebas yang setuju untuk berpartisipasi dalam pembicaraan kepada kantor berita Reuters, Senin pertemuan itu akan "menjadi ujian bagi Rusia sebagai penjamin". Dia menolak untuk diidentifikasi karena kelompok pemberontak belum menunjuk seorang juru bicara.
Jika pertemuan Astana berhasil, mereka bisa pertanda baik untuk negosiasi PBB-host segar tentang konflik bulan depan di Swiss Jenewa.
Beberapa putaran pembicaraan damai yang diselenggarakan oleh PBB telah gagal menghasilkan solusi politik bagi konflik.
Gencatan senjata, yang dimulai di Suriah pada tanggal 30 Desember untuk membuka jalan bagi perundingan damai baru, tidak termasuk Negara Islam Irak dan Levant (ISIL, juga dikenal sebagai ISIS) kelompok dan Jabhat Fateh al-Sham, yang berganti nama dari al-Nusra depan setelah memutuskan hubungan dengan al-Qaeda tahun lalu.
Rusia, sekutu Assad paling kuat, mengatur upaya diplomatik baru dalam gerakan setelah pemberontak Suriah mengalami kekalahan besar bulan lalu dengan kehilangan kabupaten yang dikuasai pemberontak dari Aleppo timur.
Mevlut Cavusoglu, menteri luar negeri Turki, mengatakan pada Sabtu bahwa Ankara dan Moskow telah memutuskan untuk mengundang Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan Astana. Seorang juru bicara Kremlin tidak mengkonfirmasi bahwa pada hari Senin.
Seperti pembicaraan damai tahun lalu, kelompok Kurdi yang kuat yang mengendalikan wilayah yang luas dari Suriah utara sedang dikeluarkan dari pembicaraan sejalan dengan keinginan Turki.
Suriah telah dilanda kekerasan sejak protes luas Maret 2011 menyerukan pemecatan Assad.
Lebih dari 310.000 orang telah tewas dan lebih dari setengah penduduk telah dipaksa untuk melarikan diri.
